PENGERTIAN EKONOMI KOPERASI

Nama : Adiman
NPM : 29210352
Kelas : 2EB22


- Intenational Labour Office (ILO)
Definisi dari unsur-unsur berikut :
Kumpulan orang orang
Bersifat sukarela
Mempunyai tujuan ekonomi bersama
Organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis
Kontribusi modal yang adil
Menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara adil.
Dr.C.C. Taylor
Beliau adalah seorang ahli ilmu Sosiologi, dapat diperkirakan tinjauan beliau adalah tinjauan yang menganggap bahwa Koperasi adalah konsep sosiologi. Menurutnya koperasi ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang penting dalam pengertian kerja sama :
Pada dasarnya orang lebih menyukai hubungan dengan orang lain secara langsung. Hubungan paguyuban lebih disukai daripada hubungan yang bersifat pribadi.
Manusia (orang) lebih menyukai hidup bersama yang salig menguntungkan dan damai daripada persaingan.
Sesuai dengan pandangan Taylor tersebut Koperasi dianggap lebih bersifat perkumpulan orang daripada perkumpulan modal, selain dari sudut pandang ETIS/ RELIGIOUS dan sudut pandang EKONOMIS.
- Margaret Digby
Menulis tentang “ The World Cooperative Movement “ mengatakan bahwa koperasi adalah :
Kerjasama dan siap untuk menolong
Adalah suatu usaha swasta tetapi ada perbedaan dengan badan usaha swasta lain dalam hal cara untuk mencapai tujuannya dan penggunaan alatnya.
- Dr. C.R Fay
suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangan tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan tingkat hubungan mereka dengan perserikatan itu.
- Dr. G. Mladenata
Didalam bukunya “ Histoire des Doctrines Cooperative “ mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama ,dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber sumber yang disumbangkan oleh anggota.
- H.E. Erdman
Bukunya “ Passing Monopoly as an aim of Cooperative” mengemukakan definisi sebagai berikut :
koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi
rapat anggota memutuskan kebijakan dasar juga mengangkat dan meberhentikan pengurus
pengurus bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari rapat anggota.
Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota tahunan. Partisipasi anggota lebih diutamakan daripada modal yang dimasukan.
Anggota membayar simpanan pokok, wajib dan sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam modal dari luar.
Koperasi membayar bunga pinjaman sesuai dengan batas yang berlaku yaitu sesuai dengan tingginya yang berlaku di masyarakat.
SHU ( Sisa Hasil Usaha ) dibayar pada anggota yang besarnya sesuai dengan jasa anggota
Dalam hal mengalami kegagalan, anggota hanya bertanggung jawab sebesar simpananya di koperasi
- Frank Robotka
Bukunya yang berjudul “ A Theory of Cooperative “ menyakan bahwa penulis penulis Amerika serikat umumnya menerima ide ide tentang koperasi sebagai berikut :
koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang anggotanya merupakan langganannya. Koperasi diorganisasikan , diawasi dan dimiliki oleh para anggotanya yang bekerja untuk kemanfaatan mereka sendiri
praktek usahanya sesuai dengan prinsip prinsip Rochdale
Koperasi adalah suatu kebalikan dari persaingan yaitu bahwa anggota lebih bersifat kerja sama daripada bersaing diantara mereka
Koperasi bukan perkumpulan modal dan tidak mengejar keuntungan, lain dengan badan usaha bukan koperasi yang mengutamakan modal dan berusaha mendapatkan keuntungan
Keanggotaan koperasi berdasarkan atas perseorangan bukan atas dasar modal
- Dr. Muhammad Hatta
Dalam bukunya “ The Movement in Indonesia” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarka tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “ seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari :
Solidaritas
Individualitas
Menolong diri sendiri
Jujur
- UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia)
Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

MAKALAH TENTANG KRISIS MONETER YANG DI ALAMI BANGSA INDONESIA




Nama: Adiman P
Kelas: 1EB19
NPM: 29210352

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Esa . yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat sebuah makalah yang bertemakan “kebijakan moneter di indonesia” dengan permasalahan yang saya bahas mengenai “krisis moneter” yang membahas tentang krisis moneter yang di landa oleh bangsa indonesia
Tidak lupa juga saya selaku penulis mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan yang terdapat dalam tugas makalah ini.

Adiman P Bekasi ,07 April 2011

(Penulis)

BAB I
LATAR BELAKANG


bahwa Indonesia mempunyai sutau kebijakan yang di sebut dengan Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. hal ini untuk dapat pula memajukan perekonomian Indonesia.
Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang mempunyai keadaan ekonomi yang belum di bilang taraf sejahtera masyarakatnya.dan karena itu Indonesia selalu melakukan kebijakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Berkaitan dengan masalah “krisis moneter” yang pernah terjadi di Indonesia yang membuat rakyat Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan dan mengakibatkan kemiskinan dimana-mana
Dalam sebuah tulisan ini saya akan coba membahas mengapa bangsa Indonesia mengalami “krisis moneter yang berkepanjangan yang mengakibatkan kemiskinan” pada masyarakat indonesia





BAB II
MASALAH


a. Apa yang menyebabkan bangsa Indonesia mengalami krisis moneter ?


2a. Landasan Teori

• Hukum Permintaan
1. Apabila HARGA NAIK, maka jumlah BARANG yang DIMINTA akan TURUN Sebaliknya, apabila HARGA barang TURUN, maka jumlah BARANG yang DIMINTA akan NAIK.
• Hukum Penawaran
2. Apabila HARGA NAIK, maka jumlah BARANG yang DITAWARKAN akan NAIK pula. Sebaliknya, apabila HARGA TURUN, maka jumlah BARANG yang DITAWARKAN akan TURUN.


















BAB III
PEMBAHASAN


saya akan mencoba menjelaskan mengenai segala sesuatu mengenai krisis moneter yang telah kita tahu bahwa krisis moneter yang telah melanda Indonesia lalu. Tentu ini telah menjadi pertanyaan yang mendalam dalam pikiran bangsa indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keadaan perekonomian di indonesia?

3.a. Faktor – Faktor Yang Dianggap Sebagai penyebab krisis moneter di indonesia

1. Menurunnya nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing
2. Pinjaman luar negri yang mengakibatkan utang yang menumpuk
3. terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan
domestik yang kaku dan berlarut-larut,
4. monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif
5. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan
6. kurangnya data menimbulkan ketidak pastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistim perbankan yang lemah
7. spekulasi dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar
3.b. Perbandingan mata uang rupiah dan mata uang asing
Berikut adalah perbandingan mata uang asing dan rupiah
RUPIAH
Sebelum krisis ASING($)

Rp.7000 US $.1





3. c. Akibat Yang Terjadi.
1. Menumpuknya utang akan pinjaman luar negri
2. Inflasi
3. Turunnya tingkat bunga bank deposito pada bank-bank umum
4. Turunnya nilai tukar mata uang rupiah
5. Rendahnya minat masyarakat akan saving


3.d. Langkah-Langkah dan Usaha-Usaha Penyelesaian Masalah
• karena Indonesia menerapkan sistem kurs bebas (free floating exchange rate), sehingga sebaiknya sistem itu harus dikembalikan kepada sistem kurs tetap (fixed exchange rate) atau mempergunakan managed floating exchange rate dan sejenisnya. Penerapan fixed exchange rate dalam kondisi sekarang tentu banyak menghadapi kendala-kendala seperti pemerintah
harus mempunyai cadangan devisa dalam jumlah yang besar.

• Membentuk kabinet baru yang terdiri atas teknokrat untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat Indonesia maupun luar negeri akan kesungguhan program reformasi

• Mengusahakan penundaan pembayaran utang resmi pemerintah berupa pembayarancicilan pokok dan bunga selama misalnya dua tahun
•
• Menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang riil, artinya tidak lagi overvalued ketika
• regim managed floating, bahkan bisa dipertimbangkan untuk membiarkannya sedikit undervalued untuk meningkatkan daya saing secara internasional dan merangsang produksi dalam negeri dan ekspor.













BAB IV
PENUTUP




4. a. Kesimpulan
Indonesia mengalami krisis ekonomi karena mekanisme perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah yang terlalu memaksakan pinjaman terhadap luar negri.sehingga terjadinya inflasi yang mengakibatkan turunnya nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing



4. b. Saran
Pemerintah memberlakukan / mengubah semua tatanan perekonomian di Indonesia agar perekonomian di Indonesia dapat pulih / masyarakat Indonesia dapat kembali sejahtera

Nama:adiman P

Kelas:1 EB 19

Npm: 29210352

PEREKONOMIAN  INDONESIA

Perekonomian Indonesia orde lama- orde baru

Pada tahun 1965, perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan

beras sangat tipis dan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta

memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga-harga membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi

yang mencapai puncaknya sebesar 650 persen di tahun 1966. Keadaan politik tidak menentu dan

terus menerus bergejolak hingga pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI.

Sejak Oktober 1966 pemerintah Orde Baru melakukan penataan kembali kehidupan bangsa

di segala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional yang konstitusional, demokratis

dan berdasarkan hukum. Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi

dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prio ritas: (1) pengendalian inflasi,

(2) pencukupan kebutuhan pangan, (3) rehabilitasi prasarana ekonomi, (4) peningkatan ekspor, dan

(5) pencukupan kebutuhan sandang.

Setelah itu upaya pembangunan yang sistematis mulai dilaksanakan melalui serangkaian

pembangunan lima tahunan dan berjangka dua puluh lima tahun berdasarkan arahan-arahan GBHN.

Repelita I dalam PJP I dimulai pada tahun 1969/70. Agar pencapaian sasaran pembangunan dapat

terwujud secara optimal dan sesuai dengan yang digariskan, maka sasaran-sasaran pembangunan

dipilah dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Seluruh kebijaksanaan dirancang dan

dilaksanakan dalam kerangka Trilogi Pembangunan.

Melalui pelaksanaan pembangunan yang sistematis, berencana, bertahap dan konsisten,

berbagai sasaran pembangunan telah dicapai tidak saja di bidang ekonomi tapi juga di semua bidang

pembangunan lainnya seperti bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan, agama, iptek, hukum,

politik, dan hankam.

B. Sejarah Ekonomi Indonesia.

Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan

ŸKabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.

ŸKabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)

ŸKabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda

ŸKabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah

ŸKabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat

ŸKabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi),  memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.