Nama:adiman P

Kelas:1 EB 19

Npm: 29210352

PEREKONOMIAN  INDONESIA

Perekonomian Indonesia orde lama- orde baru

Pada tahun 1965, perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan

beras sangat tipis dan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta

memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga-harga membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi

yang mencapai puncaknya sebesar 650 persen di tahun 1966. Keadaan politik tidak menentu dan

terus menerus bergejolak hingga pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI.

Sejak Oktober 1966 pemerintah Orde Baru melakukan penataan kembali kehidupan bangsa

di segala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional yang konstitusional, demokratis

dan berdasarkan hukum. Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi

dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prio ritas: (1) pengendalian inflasi,

(2) pencukupan kebutuhan pangan, (3) rehabilitasi prasarana ekonomi, (4) peningkatan ekspor, dan

(5) pencukupan kebutuhan sandang.

Setelah itu upaya pembangunan yang sistematis mulai dilaksanakan melalui serangkaian

pembangunan lima tahunan dan berjangka dua puluh lima tahun berdasarkan arahan-arahan GBHN.

Repelita I dalam PJP I dimulai pada tahun 1969/70. Agar pencapaian sasaran pembangunan dapat

terwujud secara optimal dan sesuai dengan yang digariskan, maka sasaran-sasaran pembangunan

dipilah dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Seluruh kebijaksanaan dirancang dan

dilaksanakan dalam kerangka Trilogi Pembangunan.

Melalui pelaksanaan pembangunan yang sistematis, berencana, bertahap dan konsisten,

berbagai sasaran pembangunan telah dicapai tidak saja di bidang ekonomi tapi juga di semua bidang

pembangunan lainnya seperti bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan, agama, iptek, hukum,

politik, dan hankam.

B. Sejarah Ekonomi Indonesia.

Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan

ŸKabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.

ŸKabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)

ŸKabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda

ŸKabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah

ŸKabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat

ŸKabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi),  memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.